24April2018

MutuKia Ntt

Notulensi Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan
Program Sister Hospital & Performance Management and Leadership Rumah Sakit

Grand Inna Sanur, 28 Mei 2015

1. Pembukaan

  • Sambutan dan arahan dari kepala dinas kesehatan NTT:
    • Kepala dinas diwakili oleh Dr. Mindo Sinaga (Kabid Pelayanan kesehatan ibu dan anak, Dinkes Prov. NTT)
    • Sister hospital sudah memberikan dampak kematian ibu sudah turun sampai 40%, hal ini harus dipertahankan
    • 9 rekomendasi telah diputuskan dan akan diadvokasi ke gubernur
    • BLUD dan akreditasi RSUD perlu dilakukan karena perintah undang-undang
    • Perlu Peningkatan status RSUD dari kelas D menjadi C dan bila perlu dari kelas C menjadi kelas B
    • PML jangan hanya dilakukan di RSUD namun dilakukan juga di RSUD
  • Sambutan dari DFAT:
    • Kegiatan desiminasi evaluasi SH dan PML berharap berjalan baik dan lancar
    • AIPMNH baru saja mengeluarkan kajian independen dan temuannya berupa penurunan angka kematian ibu
    • Selain itu hasil-hasil luar biasa didasarkan pada kualitas berdasarkan kemitraan selama ini, DFAT sangat senang karena ada komitmen dari kab untuk mendukung sister hospital, dan akan mendukung keberlanjutan program walaupun ada pengurangan anggaran pada tahun ini, namun kami berharap ada keberlanjutan dari internal dan jangan berharap dari bantuan eksternal
    • SH akan berlanjut sampai pada bulan Desember 2015
    • Selama 3 tahun berada di Indonesia ada kesan pribadi kalau ada kontribusi banyak dari orang-orang di lapangan
    • NTT menjadi panutan semua orang di dunia terhadap penurunan AKI dan AKB
  • Team leader PKMK UGM (Prof. Dr. Laksono Trisnantoro M.sc., PhD)
    • Kegiatan SH sudah berjalan 5 tahun dan berharap ada dampaknya, nanti kita akan lihat bersama
    • AIPMNH belum berdampak positif pada penurunan bayi namun sudah berdampak positif pada penurunan ibu
    • Lebih mudah menurunkan kematian daripada mempertahankan yang sudah rendah
    • Nanti adan rencana 5 tahun kedepan dengan model tertentu
    • Diharapkan tidak mengandalkan dana DFAT tapi dana dari dalam negri dengan meneruskan hal-hal yang baik dari dalam AIPMNH dan mengembangkan pembelajaran terus menerus

2. Evaluasi Output dan Outcome Program SH

  • Pak Hanevi Djasri:
    • AKI dan AKB harus tetap berjalan walaupun program sudah akan berhenti pada bulan Desember 2015
    • 4 kegiatan utama antara lain:
      • Contracting out: pengiriman residen ke daerah
      • Peningkatan kompetensi: inhouse training di RSUD atau mengirimkan bidan perawat ke RSUD lain (internal dan eksternal)
      • Fasilitasi pengiriman PPDS: Informasi prosedur PPDS dan Persiapan ujian masuk
      • PML: Manajemen Klinis, Manajemen Umum dan Manajemen Keuangan
    • Kerangka monitoring dan evaluasi: input, proses, output, outcome
    • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi: Monev Internal oleh masing-masing RSUD, Monev Internal oleh RS Mitra A, Monev Eksternal oleh PKMK FK UGM
    • Monev eksternal: dilakukan oleh PKMK UGM, P2K3 Undana, HOGSI, IDAI
    • Indikator output: Pelayanan Obstetri PONEK 24 jam tersedia lebih dari 80% hari dalam 1 bulan, pelayanan Neonatal tersedia lebih dari 80% hari dalam 1 bulan, telah dilakukan assessment menggunakan instrument JNPK terhadap kompetensi dokter umum untuk PONEK setiap 3-6 bulan, rata-rata terdapat 2 dokter umum yang sudah mengikuti pelatihan PONEK 24 jam di setiap RSUD, telah dilakukan assessment menggunakan instrument JNPK terhadap kompetensi Perawat bidan setiap 3-6 bulan, rata-rata terdapat 9 perawat/bidan yang sudah mengikuti pelatihan PONEK 24 jam di setiap RSUD, rata-rata respon time SC emergensi telah mencapai kurang dari 30 menit,pengukuran Respon Time SC telah diukur secara periodic, rata-rata respon time penanganan pasien di IGD telah mencapai kurang dari 10 menit, pengukuran Respon Time IGD telah dilakukan secara periodic, jumlah ketepatan prosedur rujukan kasus rujukan maternal telah meningkat, jumlah ketepantan prosedur rujukan kasus rujukan neonatal telah meningkat.
    • Indikator outcome: Jumlah pasien naik, jumlah kematian turun, bila kedua outcome ini tercapai → menunjukan akses meningkat karena awareness, kepercayaan dan rujukan
    • Jumlah komplikasi yang ditangani naik ,Case fatality rate turun, Bila kedua outcome ini tercapai → menunjukan mutu meningkat karena mutu rujukan serta mutu RS membaik
    • Ketepatan prsosedur rujukan maternal dan neoatal meningkat,penurunan AKI AKB
    • Jumlah pasien naik, jumlah kematian turun, menunujukan akses meningkat, awareness, kepercayaan akan faskes dan rujukan.
    • Jumlah komplikasi yang ditangani naik artinya mutu RSUD naik, CFR turun
    • Jumlah kemtian ibu: awal progam masih meningkat, dan selnjutnya terjadi penurunan
    • Jumlah lahir, pasein meningkat, akhir tahun mulai stabil, aritnya sudah terjadi pergeseran dari masy. Ke RSUD.
    • Secara umum terjadi peningkatan mutu dalam mencegah kematian ibu namun belum efektif untuk kematian bayi, hal ini tergantung dengan komitmen pemerintah daerah, pengelolaan manajemen sumber daya RS, aspek klinis para klinisi dan kerjasama dengan RS Mitra,
    • Saran: perlu mempertahankan ketersediaan spesialis untuk PONEK 24 jam, membutuhkan dana dari APBD dan Mempertahankan sistem monev eksternal untuk memastikan terpenuhinya standar PONEK 24 jam

3. Evaluasi Program SH Aspek Klinis Neonatal

  • dr. Irene Davids (koord. Tim monev klinis neonatal)
    • Monev menggunakan standar JNPK dengan menilai standar kinerja manajemen dan kinerja klinis, kinerja klinis terdiri dari penilaian paralel dan penilaian retrospektif sedangkan kinerja manajemen terdiri dari standar input dan proses.
    • Setiap RSUD disarankan mempunyai SOP sehingga semua orang terutama residen tunduk pada SOP yang dimaksud
    • Kematian neonatal di RSUD Ruteng tinggi karena mendapatkan kiriman dari 2 kab (Manggarai barat dan Manggarai timur)
    • Perlu konektifitas RSUD dan dinkes supaya F1-F8 sama dengan data RSUD contohnya angka kematian rendah F1-F8 Flores timur padahal kematian di RSUD tinggi
    • Mitra A bisa trasnfer ilmu ke mitra B terkait pengelolaan data
    • Perlu perbaikan kualitas AMP, perbaikan sistem rujukan jasa yang dibayar dan advokasi
    • Perlu perbaikan westafel dan perilaku petugas yang menggunakannya
    • Pojok PONEK diperlukan ruangan tanpa sekat

4. Evaluasi Program SH Aspek Klinis Maternal

  • Dr. Lauren Paulus (koord. Tim monev klinis maternal)
    • Yang dinilai standar masukan, standar manajemen dan penilaian RS dalam pelayanan maternal neonatal
    • Hasil monev standar masukan, standar manajemen dan penilaian RS dalam pelayanan maternal dan neonatal dapat dilihat di slide
      • Hasil temuan secara umum:
      • Area cuci tangan belum standar (wastafel, air dan lap tangan)
      • Belum memiliki area resusitasi (Pojok PONEK),
      • Penataaan ruangan,
      • alat-alat dan ketersediaan obat-obat emergency yang kurang,
      • Obat-obatan emergency tidak tersimpan dengan baik pada tempatnya (oksitosin)
      • Belum ada manajemen pemeliharaan alat
      • Tidak ada ruang khusus isolasi (pasien pre eklampsi/eklampsi),
      • Tidak ada USG 24 jam di kamar bersalin,
      • rekam medis yang tidak lengkap
    • Saran:
      • pembuatan pojok ponek di ugd dan ruang khusus pre eklampsi dan eklampsi
      • standarisasi area cuci tangan dan pi
      • persediaan alat dan manajemen pemeliharaan alat
      • penyediaan obat-obat emergency dan penyimpanan yang benar
      • ketersediaan sdm sesuai dengan keahliannya
      • melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan
      • perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan
    • Hal ini perlu: Dukungan dana, hasil monev (terutama temuan2) sebaiknya menjadi acuan perbaikan supaya pada MONEV selanjutnya ada progres peningkatan dan Kemauan,Etos Kerja yang Solid untuk bersama-sama mewujudkan tujuan utama kegiatan ini

Diskusi:

  1. Prof. Laksono: Terkait Pekerjaan monev eksternal. Fungsi monev ekseternal siapa yang akan melakukan? Apakah sudah ada pengganti AIPMNH?
  2. Dr. Weng dari Kadinkes manggarai: data kematian ibu menurun sedangkan kematian bayi masih tinggi yang dilakukan di RSUD apakah kelalain dari RSUD atau kelalaian dari pelayanan dasar? Untuk mengambil langkah-langkah agar tidak terulang lagi.
    Yang kedua, pasien banyak berarti promotif dan preventif tidak berjalan baik. Apakah tepat menggunakana indiktor pasien meningkat di RSUD?
  3. Pak Bonar Sirait: ada berbagai macam persoalan untuk menurunkan AKI AKB, manajemen perlu melakukan pemeliharaan alat secara continue di RSUD, paling tidak kita coba diskusi bisa di inventarisir untuk perbaikan dalam waktu singkat.
  4. Dr. Yoseph: terkait capaian program RSUD aspek BLUD, sudah ada 9 secara dokumen, tapi fakta belum berjalan, setelah projek ini selesai jangan sampai sudah tidak jalan.
  5. Kepala dinas RSUD Bajawa: validitas data lintas kab, maupun lintas prop.
    Di Ngada, ada kematian ibu, baru 1 bulan domisili di Ngada. Apakah dimasukan di wilayah kab. sebelumnya atau sesudahnya.

Jawaban:

  1. Sinaga: Dinkes Propinsi NTT
    Dana monev eksternal dari berbagai sumber, bukan hanya dari APBD namun dari APBN juga
    Terkait kasus kematian konsep wilayah meningal di mana berarti masuk dalam wilayah itu.
  2. Pak Seikka: pada jaman KFP (bantuan jerman) telah dibangun PAM center di 6 kab, dan para teknisi dilatih dan diberikan tools untuk memperbaiki peralatan dan diberikan mobil tapi nasibnya bagaimana? Dalam projek AIPMNH, sudah diteruskan PAM Center, dari RS mitra A agar mengirimkan teknisi dalam memperbaiki alat-alat. Dengan memberikan itu dapat menyelamatkan miliaran rupiah,
  3. Pak Hanevi: pada awal kita punya data kalau banyak pasien meninggal di Rumah jadi harapannya jangan melahirkan di rumah dan meninggal namun berpindah ke RSUD sehingga bisa diselamatkan.
    Terkait AMP: perlu dilakukan di tingkat dasar dan RSUD sehingga tahu penyebabnya
  4. Dr. Lauren: perdarahan menjadi momok di NTT, kita bisa berbuat sesuatu utuk menurunkan, mulai dari rujukan, SDM yang ada, pada saat merujuk yang paling menentukan adalah keluarga besar, kita bisa memakai tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ngomong maka cepat merujuk, di Waingapu menaruh kantung persalinan di gereja, di TTS masyarakat masih berperan, di RSUD belum memakai SOP sesuai dengan JNPK, penggunaan antibiotika tidak sesuai dengan SOP.
    Pendidikan elektromedik harus disetiap di RSUD agar bisa mencegah alat yang rusak.
  5. Dr. Iren: kematian neo 25 orang, kematian dini 20 orang, 5 meninggal diatas 7 hari. Mungkin melihat kualitas AMP, kalau kita hanya punya 1 satu SPOG atau SPA maka harus ada tim pengkaji eksternal, sehingga tidak subjektif hasilnya.
    Data dari RSUD apakah konek dengan data dinkes, seberapa umpan balik kita berikan ke kab, kalau mengirim data ke dinkes.
    Manajemen peralatan seharusnya contack dengan penyedia, dan juga ada kartu kontrol ke setiap alat.

5. Evaluasi Program SH Aspek Manajemen

  • Aspek manajemen (drg. Puti Aulia Rahma MPH)
    • hasil Monev XI Sister Hospital aspek manajemen sudah ada perbaikan dibanding hasil Monev X
    • Item yang perlu mendapat perhatian antara lain Sebagian besar RSUD, sudah semakin lengkap dokter spesialisnya 13 dokter yang kembali ke RSUD dan 41 dokter masih sekolah spesialis
    • Belum semua RSUD menyediakan ruang khusus PONEK, alkes yang dibutuhkan, dan obat-obatan
    • Belum semua RSUD memiliki bank darah, ambulance, dan rumah tunggu
    • Pelaksanaan AMP 2 x 24 jam (RSUD) dan ± 3 bulanan (kabupaten) baru 36,36% alasanya dana dan kesibukan, Lakukan AMP secara berkala, kita mengetahui kematian dan rekomendasi kita jalankan.
    • Rekomendasi yang sudah dilaksanakan di RSUD:Peningkatan standar pelayanan (40%) dan yang belum dilakukan: Peralatan (25%)
    • Rekomendasi AMP yang sudah dilakukan di Kab: Perbaikan regulasi pendukung KIA (27%) & Pengembangan SDM (27%)
    • Yang belum dilakukan: Sarana dan prasarana (32%)
    • Tragedi habis terang terbitlah gelap (tidak semua RSUD) dan belum ada transfer ilmu ke nakes yang tidak mengikuti pelatihan terkait clinical pasthway, hanya ada 1 RSUD yang sudah menjalankan kegiatan ini
    • Capacity building sudah dilaksanakan di internal RSUD dan melibatkan Puskesmas (81,82%)
    • Sudah 81,82% melakukan review SOP secara berkala
    • Baru 27,27% RSUD yang memanfaatkan fasilitas VPN ini dengan baik, lainnya sudah dicabut
    • Terkait exit strategy 90,91% juga sudah advokasi ke Pemda
    • Manajemen data yang baik membantu pengambilan keputusan
    • Diperlukan orang yang paham elektromedis sehingga dampaknya tidak bisa bekerja secara maksimal.
    • Diperlukan alat dan ruangan yang steril
    • Komitemen perlu ditingkatkan, komitmen yang kurang baik perli diperbaiki

6. Evaluasi Program SH Aspek Kualitatif

  • Aspek kualitatif (Dr. Atik triratnawati)
    • Ada hubungan adik dan kaka, sudah sangat sulit dipisahkan. Jika ada perpisahan, si ade akan kontak terus ke kakaknya.
    • Ada RSUD yang pasien SKTM tidak dilayani karena masih ada tunggakan pemda ke RSUD, dan ini berimplikasi pada pelayanan
    • Alat rusak dan petugas belum punya, sehingga perlu mendirikan D3.
    • Absen untuk mendisiplinkan tapi paling jitu adalah pemotongan gaji.
    • Ada tambahan tenaga, BLUD dan ada pemindahan tenaga
    • Ada keluahan kariwan jenuh kelehan fisik dan mental, bagaimana jika dilakukan refreshing,
    • Sistem point diterapkan di RSUD namun remunerasi belum, ada keluhan BPJS memperparah
    • Nakes pasrah menuggu uang kaget/ jasmed turun, uang jasa medik betul betul bermanfaat bagi mereka.
    • Exit strategy mitra A menjadi partner pilihan dalam kontrak klinis yang baru.
    • Monev independen belum menjadi pilihan karena mahal/ tinggi
    • Skill dan advokasi dalam memaparkan, membuat anggaran dan rancangan program untuk disetujui.
    • Komunikasi RSUD dan stakeholder semakin baik
    • Sudah ada pembagian tugas, antara spesialis, dokter umum dan dokter plus,namun spesialis beban kerja tinggi sehingga tidak lakukan CB
    • Tim PONEK diganti dengan spesialis, namun ada yang pertahankan tim ponek lama karena sudah berjasa.
    • Maumere kesulitan mencari alat yang dibutuhkan melakukan pelatihan RSUD
    • Jampersal tidak berlaku dan BPJS sulit sehingga pasien menurun di Atambua, karena ada juga ada RSUD baru.
    • SH mampu meningkatkan percaya diri karena ada tambahan ilmu, lebih berani dibandingkan dulu tanpa SH,
    • Kemampuan komunikasi juga meningkatkan, BPJS pembagian jasmed berkurang,

Rekomendasi:

  • Apa yang telah dicapai RSUD harus diupayakan untuk dipertahankan
  • SDM harus diupayakan dalam kondisi puas (jasa medik) sehingga etos kerja akan meningkat
  • Pelatihan-pelatihan pasca SH berakhir tetap diperlukan
  • Kerjasama direktur RSUD dan stake holder harus terus dilanjutkan

7. Evaluasi Program PML

  • Evaluasi program PML (Ni Luh Putu Eka Andayani SKM., M. Kes)
    • Pada awal tujuan PML mendukung program SH, meningkatkan kapasitas di 11 Kab. apakah selama 3 tahun lebih hasilnya bagaimana?
    • 6 program wajib, program tambahan, BLUD: Implementasi & Persiapan, Implementasi Billing System, Aspek pendukung pelayanan
    • Ringkasan pencapaian program wajib.
    • Sudah tdak ada warna merah, dan banyak warna hijau
    • Perijinan RSUD, semuanya warna hijau artinya sudah dilakukan
    • Akreditasi RSUD habisnya tahun ini, bagaimana caanya agar akreditasi dilanjutkan
    • Pemenuhan kelas C: berjalan karna ada supprot yang luar biasa dari RSUD sister hospital
    • BLUD: 3 RSUD yang antara ya dan tidak dan belum berjalan maksimal
    • Penataan aset: semuanya masih dalam proses, BLUD: ketika sampai BLUD, bukan duduk manis, dan terima jasa namun sebaliknya perlu kerja keras, Hasil monev aspek BLUD: BLUD tapi rasa SKPD, sudah BLUD tapi caranya masih SKPD. BLUD tanpa fleksibilitas tidak jalan
    • Regulasi internal: semua RSUD sudah menyusun regulasi internalnya,
      Juga ada program tambahan: misalnya sudah ada melibatkan keluarga untuk meningkatkn mutu RSUD.
    • SPM: mutu pelayanan RS tidak boleh kurang dari SPM, beberapa RS belum melakukan secara berkelanjutan
    • Akuntabilitas: Kebanyakan RS sudah menyusun perbup, namun ada juga perbup yang belum yang umumnya diperlukan oleh BLUD, misalnya pedoman pengelolaan keuangan (U, W)
    • Menjadi BLUD bukan berarti menjadi lembaga yang mencari keuntungan. Subdisi diperlukan untuk menjaga agar mutu pelayanan tetap sesuai dengan standar keselamatan pasien.
    • Internal bleeding: RSUD jalan tapi mensubsidi diri sendiri, semua rsud masih mengalami defisit, entah RSUD tidak efisien atau hal lain,
    • Aspek yang perlu mendapat perhatian:
      1. Loket tidak ergonomis,
      2. Toilet pasien agak mengenaskan
      3. Kebersihan perlu dijaga
      4. Budaya: kran mengalir terus
      5. Pedagang jalan di selasar
      6. Dapur perlu menjaga higienesnya.
      7. Aspek leadership belum banyak disentuh

Diskusi:

  1. Ibu Emili: dirjen bina gizi KIA
    Pada dasarnya peningktan kualitas manjemen dan tata laksanan klinis di Papua, metode yang dilakuakn sama seperti SH, perbedaan melakukan ada anak, eletromeidik dan sasarannya juga anak, elektromedik, tujuan untuk meningkatkan pelayananan ibu anak , dampak di papua barat ada peningkatan pelayanan di papua barat
  2. Ibu Ani TTS: terkait pelatihan bagi nakes, di kupang ada 2 instansi p2ks dan bepelkes, P2ks bukan miliknya RSU Yohanes tapi lembaga independent sesuai JNPK,pelatihan harus dilakukan oleh dinkes prop. mendudukan benar posisinya sehingga meningkatkan mutu pelayanan di NTT
  3. Dr. Yosep : kepala dinas flotim: RSUD milik pemerintah dan melayani masy. Misalnya tidak bisa melayani SKTM, dan jasmed yang tidak dibayar perlu diluruskan RSUD perlu subsidi pemerintah juga perlu diluruskan.
  4. Maria/ Maumere: klarifikasi, jampersal bukan tidak berlaku tapi sejak ada JKN semuanya sudah terintegrasi ke JKN, Pasien menurun karena ada 2 RS swasta di Sikka.
  5. Pak Henyo: ada kecendurungan, hanya 1 RSUD yang melayani PONEK, kalau lebih dari 1 RSUD prlu diperhatikan supaya kematian bisa terkontrol dan tidak terjadi di RS swasta

8. Presentasi Hasil Riset Sistem Remunerasi Dokter

Dari sisi financial

Secara garis besar, pendapatan dibandingkan dengan pengeluaran menurut pengakuan dokter maka ada selisih akan tetapi hanya sedikit, dan selisih tersebut blm bisa menutup untuk capacity building.

Dari sisi non financial

- Sebelum era JKN:

  • Bajawa, puas karena fee for service
  • Ende, puas karena cepat dibagi tapi tarif sedikit
  • Soe, tidak puas karena tidak jelas
  • URM, tidak puas karena dibagi rata

Penyebab ketidakpuasan: terlalu kecil, tidak jelas, tersendat pencairannya dsb.

Harapan: transparan dan adil

Remunerasi = Finansial dan Non Finansial

9. Presentasi Hasil Kajian Penentuan Besaran Unit Cost, Penyerapan INA CBG dan Kebijakan Pemanfataan Dana Sisa

Meneliti tentang besaran biaya INA CBG's dan kajian kelayakan klaim INA CBG's
Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yakni berdasarkan draft clinical pathway dan berdasarkan pada rerata kasus real di lapangan.

Pembahasan (Prof Laksono):

Apa hal yang penting dan strategis untuk dilaksanakan di NTT. Penelitian ini dapat menyangkut pada rencana 5 tahun ke depan.... Terkait JKN.
JKN dimulai dari posisi yang tidak seimbang antara jawa dengan Indonesia timur.

BPJS secara keseluruhan mengalami kerugian. Akan tetapi siapa yang merugikan??

NTT ada dana sisa?

Siapakah yang memanfaatkan? Apakah PBI, Non PBI, Mandiri, ASKes.

Ada APBN yang masuk ke BPJS

Jumlah RS yang bertambah kebanyakan swasta.

Doketr tidak lengkap untuk NTT.

Dokter spesialis yang tersedia banuak sekali di jawa. Maka penting untuk mendistribusikan dokter dan membuat dokter kerasan.

RS yang dokter dan fasilitas lengkap akan dapat menyerap klaim BPJS dengan baik.

Risiko:

  1. Pembangunan RS dan faskes di daerah terpencil tidak baik
  2. SDM Kesehatan semakin tidak merata
  3. FKTP tidak efisien
  4. Klaim INA CBG's tidak dijamin effisiensinya karena fraud

Penanganan Dana Sisa?

  • apakah dana yang tidak terpakai, apakah dipakai di jawa? Atau dimanfaatkan kembali ke NTT
  • Dana Kompensasi belum ada/ dilakukan.

Skenario JKN:

  • Optimis
  • Pesimis

Apa yang perlu dilakukan NTT:

  1. Bagaimana membuat tenahga medis kerasan?
  2. Bagaimana mendorong investasi penambahan paskes dan SDM?
  3. Bagaimama mendorong adanya dana kompensasi oleh BPJS?
  4. Bagaimana Dana Sisa ditangani?

Perlu dukungan pejabat untuk mencapai itu, bisa memanfaatkan Novanto Center (Ketua DPR)

Diskusi:

  1. Dr Bonar (Kadinkes Sumba Barat)
    Kebijakan JKN adalah bertujuan orang sakit menjadi sehat dan sehat tetap menajdi sehat. Tetapi kita membicarakan tentang pelaku kesehatan. Dalam penelitian tersebut, orang yang ada di pinggiran tentu akan terlupakan.
    Pembagian dana kapitasi akan menyebabkan keributan, contoh kapus yang SKM akan mendapat jatah lebih besar dengan pelaksana. Dsb.
  2. Dr Weng (ruteng)
    Hampir sama dnegan pak bonar, menyoroti kinerja bidan. Mengenai beban kerja bidan yang berat. Kondisi NTT, beban kerja bidan memang berat. Bidan hanya ada satu orang tiap desa, sehingga semua dikerjakan sendiri. Kejadian ini bukan hanya sekarang dan terjadi dari tahun ke tahun. Dan tidak ada yang mengeluh. Saya selalu membesarkan hati para bidan. Yang dilakukan bidan pasti dengan hati, tidak hanya melulu uang.
    Saya mengatakan bahwa tenaga kesehatan bekerja tidak hanya uang tetapi juga dengan hati.
  3. Dr Ani (TTS)
    Salah satu penolong kerja bidan di desa maka usulan kami adanya perawat di desa, hal ini tercantum dalam permenkes 75 ttg sdm kesehatan di desa.
  4. Willy (Dinkes NTT)
    Ditujukan kepada ibu putu. Hal ini terganggu dengan istilah putra daerah, sebagai contoh ketika kami ada di TU Dinkes Prov. Tenaga kesehatan yang bekerja di NTT dapat peluang unutk biaya pendidikan. Dokter-dokter yang meminta bantuan harus ada tanda tangan di notaris, dan perlu lulus tes terlebih dahulu baru mendapat beasiswa. Jadi jangan dibedakan antara putra daerah maupun non putra daerah.

Menanggapi:

  1. Teman-teman bidan di lapangan, untuk menggali informasi dari mereka agak sulit Mereka tau ada dana tetapi tidak diurus, sehingga mereka berharap mereka segera memperoleh dana tsb, tapi .
  2. Sebernarnya dalam strategi KIA, sebenartnya 5 bidan 5 perawat dan 1 dokter. Tetapi belum dapat terpenuhi. Nanti akan kami masukan dalam rekomendasi kami untuk perawat desa.
  3. Kalimat tersebut sebenarnya dari responden yang menyatakan seperti itu, dan beberapa dokter tidak hanya satu. Hal ini tidak melulu pemerintah provinsi tetapi juga kabupaten. Ada rekamannya.

Sesi Kedua

  1. Alo (sumba barat)
    Terkait pemekaran wilayah, ada kabupaten yang baru sudah puluhan tahun belum memiliki rumah sakit. Apakah tidak ada renja di kemenkes?
  2. Eman (Dir Larantuka)
    Bagaimana mengatur sistem remunerasi agar semua tenaga kesehatan puas. Pengalaman saya, di jajaran kementrian tingkat pusat dan daerah tidak ada peraturan yang bisa mengatur.
  3. Yanu (POGI)
    Unit cost apakah sudah termasuk jasa medis/ jasa pelayanannya.

Menanggapi:

  1. Pak Laksono: Kemenkes sudah fokus, tetapi penentu kebojakan BPJS buakn di kemenkes, sehingga perlu ada masukkan kepada DPR dan DPD. Kalau bisa kita melakukan lobby dengan data-data penelitian kita. Kemenkes bahkan saat ini untuk mengakses data BPJS pun sulit.
  2. Bagimanapun di dunia, remunerasi selalu memunculkan pihak yang senang/puas dan tidak senang/puas.
  3. Dinas Prov NTT untuk Dokter NTT sangat mendukung tetapi hanya membuat surat pernyataan unutk kembali ke NTT dengan akta Notaris.
  4. Menambahkan prof laksono, apa bisa peraturan dari atas ke bawah sejalan. Seharusnya seperti itu, tetapi di level kementrian tidak mugkin mengatur hal teknis. Pengalaman di negara maju remunerasi dokter tidak ada, Hanya ada Gaji tetapi disana kondisi sudah bagus, beban kerja lebih mudah dibanding di indonesia.

10. Hasil Pendampingan AMP

Diskusi:

  1. Dr Ahmad (BUK kementrian kesehatan)
    Program ini sangat baik, terbutkit menurunkan angka kematian ibu. Mungkin perlu perhaitan mengenai... sarana, prasarana... untuk cuci tangan saja tidak mencukupi. Kemenkes melalui dana TP, dekon... itu untuk memenuhi sarana prasarana rumah sakit. Untuk pembangunan rumah sakit bergerak, dari 10 RS bergerak, 3 ada di NTT. Yaitu, di Alor, Sumba Barat Daya dan Sumba Timur. RS Pratama di Labuan Bajo. Kemenkes membuka tender berharap daerah yang masuk. Itupun yang membangun daerah bukan pusat.
    RS Pratama 10 buah dengan 50 RS... NTT tidak mengusulkan.
    SDM, sejak 2008 sampai saat ini PPSDM membuka 50.000 dokter spesialis, baru terserap 50%. Berarti peluang masih ada. Kendala seringkali di rekomendasi dan ujian.
    Mengenai PONEK PONED sudah dilatih 466 RS bekerjasama dengan JNKR.
    Satu tim tiap rumah sakit, diharapkan untuk satu tim tersebut menularkan ke yang lainnya.
    Manajemen alat
    Sistem rujukan, untuk daerah regional rujukan dan sudah di SK kan gubernur, berbahagialah. Tugas perbantuan akan difokuskan untuk pengembangan RS Rujukan dengan syarat SDM memenuhi.
    Perbaikan tarif ina cbg sebaiknya diperbaiki bersama.
  2. Jose (Bapeda NTT)
    Komitmen bersama, sudah begitu banyak regulasi. Belum ada sinkronisasi. Musrenbangnas merupakan musyawarah tertingggi. Sudah ada usulan dari NTT. Apakah tidak ada koordinasi dengan Bapenas. Hal ini terkait regulasi, bahwa usulan melalui musrenbangnas tidak dapat mengusulkan secara langsung.
    Setelah penetapan perubahan 1, adanya dana 40 milyar untuk puskesmas dan ada dana untuk RS Rujukan dan tinggal ende saja yang tidak didukung APBN. Hal hal inilah hanya merupakan hasil diskusi diskusi.
    Saya dari 1998 mengikuti pengusulan kesehatan. Gubernur tidak bisa mengawal. Sulit untuk mengsinkronkan dengan daera, kabupaten dsb. Kita perlu duduk bersama dari kementrian dan provinsi.

11. Perencanaan Ponek Poned, 5 tahun ke depan.

CoP/ masyarakat praktisi
Dari puskesmas apakah boleh bergabung dan berapa biayanya?
Saat ini tidak berbayar mungkin satu kabupaten 3-4orang kepala puskesmas

Penutupan

Saya merasa senang dengan kegiatan ini karena hasil yang luar biasa. Permasalahan yang selalu ditemui wastafel. Dimohon untuk diperbaiki
Mohon diberikan applause kepada RS Mitra A. Untuk RS Daerah harapannya rumah sakit lebih bagus.