16July2018

MutuKia Ntt

C. Kerangka Kerja

Peningkatan kemampuan rumah sakit dalam hal pelayanan kesehatan ibu dan anak ini dilakukan berdasarkan 3 kerangka kerja utama yaitu:

  1. Kerangka kerja SDM Kesehatan untuk Meningkatkan outcome Program dan WHO (2006)
  2. Desain dan Mekanisme Kerja Contracting Out; dan
  3. Kontrak SDM Secara Tidak Langsung.

1. Kerangka kerja SDM Kesehatan untuk Meningkatkan outcome Program dan WHO (2006)

Kerangka Kerja SDM Kesehatan (HRH Framewok) terdiri dari 6 komponen yang kait mengait dan terintegrasi satu sama lain dengan Manajemen SDM menjadi pusat sekaligus komponen utamanya.

Gambar 1. HRH Framework untuk Meningkatkan Outcome Program Prioritas

 

Komponen lainnya adalah:

  1. Pendidikan
  2. Kebijakan
  3. Kemitraan
  4. Pembiayaan
  5. kepemimpinan

Keenam elemen ini diintegrasikan dalam proses manajemen mulai dari analisis, perencanaan, implementasi, sampai dengan evaluasi SDM Kesehatan.

Output dari proses yang terjadi dalam Kerangka Kerja SDM Kesehatan tersebut adalah tercapainya 4 sasaran (HRH Objectives) yaitu:

  1. kuatnya system manajemen SDM;
  2. kebijakan penempatan;
  3. keterkaitan dengan lintas sector yang terencana; dan
  4. kepemimpinan di semua level.

Dengan Kerangka Kerja SDM Kesehatan tersebut, manajemen SDM untuk program prioritas diharapkan akan menjadi lebih efefktif, efisien, berorientasi jangka panjang, dan terhindar dari berbagai masalah seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

2. Kontrak SDM Secara Tidak Langsung

Dalam literatur, ketersediaan SDM kesehatan suatu organisasi dapat diperoleh melalui kontrak langsung SDM (organisasi mengontrak sendiri SDM yang dibutuhkan) atau secara tidak langsung melalui kontrak pelayanan kesehatan (organisasi mengontrak pihak ketiga untuk pelayanan kesehatan, kemudian pihak ketiga tersebut mengontrak SDM yang dibutuhkan) (Zurn & Adams, 2004).

Gambar 2. Kontrak SDM Secara Tidak Langsung

Ada sejumlah keuntungan dari cara kontrak SDM secara tidak langsung ini. Pertama, organisasi (dalam hal ini RSD atau Dinas Kesehatan) tidak perlu merekrut dan mengelola SDM tersebut karena semua itu dilakukan oleh pihak ketiga. Jika kinerja SDM tidak memuaskan, organisasi dapat meminta pertanggungjawaban pihak ketiga untuk pembinaan atau penggantian SDM. Kedua, kesinambungan penyediaan SDM akan lebih terjaga karena pihak ketiga terikat kontrak untuk melakukan hal itu.

Selain itu, secara umum contracting out mempunyai sejumlah kelebihan seperti:

  1. memastikan terfokusnya perhatian terhadap pencapaian hasil-hasil yang dapat terukur
  2. mengatasi hambatan kemampuan menyerap (absorptive capacity) sumber daya yang tersedia serta memanfaatkannya seefektif mungkin
  3. memberikan keleluasan dan peningkatan moral kepada sektor swasta untuk meningkatkan pelayanan
  4. memberikan otonomi yang lebih luas dan kewenangan mengambil keputusan kepada para manajer di lapangan
  5. memanfaatkan kompetisi untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi
  6. memungkinkan pemerintah untuk memfokuskan diri terhadap peran-peran lain yang seharusnya dilakukan seperti perencanaan, penetapan standar, pembiayaan, dan regulasi (Loevinsohn & Harding, 2004).

Dalam hal ini RS mitra akan menjadi kontraktor yang menyediakan 5 tenaga yang dibutuhkan untuk tim emergency kebidanan di Kabupaten-Kabupaten di NTT.

3. Desain dan Mekanisme Kerja Contracting Out

Secara umum, desain dan mekanisme kerja contracting out terlihat pada Gambar 2. Dari gambar 2 tersebut terlihat bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten lebih pada fungsi ”steering” (mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi); bukan melakukan fungsi ”rowing” (memberikan pelayanan). Fungsi ”rowing” dalam pelayanan emergency kebidanan dilakukan dengan pendekatan contracting oleh penyedia pelayanan (provider/”kontraktor”) yang bekerja di dalam RSD.

Gambar 3. Desain dan Mekanisme Kerja Contracting Out

Dua kata kunci dalam desain dan mekanisme kerja contracting out adalah kontrak dan monitoring & evaluasi. Tanpa adanya kontrak, maka tidak akan ada contracting out. Tanpa monitoring dan evaluasi, maka contracting out tidak akan berjalan baik. Dalam suatu kontrak, minimal ada 12 elemen yang harus ada dalam klausul yang diuraikan secara jelas dan tegas. Jika dianggap perlu, dapat ditambahkan elemen-elemen lain sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

Hubungan kerja antara RS Kabupaten dengan RS Mitra yangmenyediakan tenaga kerja bersifat kontraktual, namun dilandasi semangat partnership. Tenaga-tenaga kontrak berasal dari RS Mitra akan menjadi tenaga sementara (Model BKO, Bawah Komando Operasi) RS Kabupaten di NTT selama waktu kontrak. RS Mitra diharapkan memberikan bantuan teknis pengembangan sistem emergency kebidanan.