20June2018

MutuKia Ntt

Perubahan Permenkes tentang Pelaksanaan Praktik Kedokteran

NOMOR 2052/MENKES/PER/X/2011 TENTANG IZIN PRAKTIK DAN PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN
mencabut: Permenkes No. 512/Menkes/Per/IV/2007

Telah terdapat permenkes baru tentang program sister hospital yakni pada pasal 6 yang berbunyi

Pasal 6

(1) Dalam rangka melaksanakan program pemerataan pelayanan kesehatan:

  1. SIP bagi Dokter dan Dokter Gigi yang melakukan praktik kedokteran pada suatu fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah berlaku juga bagi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dalam wilayah binaannya yang tidak memiliki dokter/dokter gigi.
  2. SIP bagi Dokter dan Dokter Gigi spesialisasi tertentu yang melakukan praktik kedokteran pada suatu fasilitas pelayanan kesehatan berlaku juga bagi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah di daerah lain yang belum memiliki pelayanan spesialisasi yang sama.

(2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi fasilitas pelayanan kesehatan milik TNI/POLRI, Puskesmas, dan balai kesehatan/balai pengobatan milik pemerintah.

(3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi rumah sakit milik pemerintah yang bersifat publik yang bekerjasama dalam bentuk sister hospital.

(4) Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus diberitahukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

Dengan adanya permenkes ini maka segala kekhawatiran dari RS Mitra maupun dari RSUD, terkait dengan izin praktek dokter spesialis yang dikirim ke daerah tersebut sudah tidak ada lagi.

Untuk lengkapnya bisa dilihat disini

http://ngada.org/bn671-2011.htm

Kegiatan Pertemuan Pembahasan Sistem Rujukan Terpadu di NTT

Program sister hospital sudah berjalan di 8 RSUD Kabupaten sudah mulai melakukan berbagai upaya dalam penguatan sistem rujukan kabupaten, terutama dengan penyusunan SOP rujukan dan penguatan kapasitas tenaga kesehatan puskesmas. Akan tetapi dalam implementasinya, masih banyak hal yang perlu dibenahi terutama dalam kebijakan sistem rujukan NTT. Karena itu output kedepan dalam kegiatan ini adalah munculnya sistem terpadu dalam sistem rujukan di NTT

Materi :

TOR dan Instrumen MONEV September 2011

Silahkan Download TOR dan Instrumen Monev September 2011 :

-  TOR MONEV SEPTEMBER 2011 ugm

-  Jadwal pelaksanaan Tim MONEV 12 bulan

-  CHECKLIST MONEV TIM ADMINISTRASI rev3

-  Instrumen Evaluation Framework tambahan.IT.HS

-  Instrumen Penilaian Kinerja Manajemen RS Obstetri [SpOG]2

-  Instrumen Penilaian Kinerja Manajemen RS Neonatal [SpA]2

-  Instrumen Penilaian Kinerja Anestesi

-  Instrumen Monev UTDRS dan Laboratorium

-  Siwi_Monitoring Evaluasi secara kualitatif_Kupang _Sep 2011

TRAINING OF TRAINER (TOT) FASILITATOR AUDIT MATERNAL PERINATAL (AMP) TIM AMP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) – BAGIAN I

Salah satu prioritas dari Kementrian Kesehatan adalah berupaya meningkatan derajat kesehatan ibu san anak, terutma pada ibu hamil, ibu bersalin dan bayi pada masa perinatal. Berbagai faktor yang terkait dengan resiko komplikasi yang berhubungan dengan dengna kehamilan dan cara penanggulangannya telah diketahui dan untuk sekarang ini angka kematian ibu (AKI) sudah memperlihatkan penurunan dari 307 per 100.000 kelahiran hidup (KH) hasil SDKI 2002/2003 menjadi 228 per 100.000 KH pada tahun 2007. Dengan memperlihatkan pola kecenderungan penurunan AKI tersebut perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadi terutama pada sisi penyedia pelayanan kesehatan (supply side), sisi pengguna jasa pelayanan kesehatan (demand side) dan sisi manajemen pengelola kesehatan (management side).

Pokok-Pokok Penting Hasil Kegiatan Penguatan Program Sister Hospital

Oleh: Direktur RS dr. Soetomo
di Aula RSUD SoE Kab. TTS
Sabtu, 18 Oktober 2010

Pengantar:

Sejak awal, RS dr. Soetomo (RSDS) telah memiliki konsep sendiri dalam pelaksanaan Program Sister Hospital yang tidak berorientasi jangka pendek (6 bulan) tetapi berorientasi jangka panjang dengan sasaran akhir berupa kemandirian RSUD SoE. Konsep yang diterapkan tersebut melebihi apa yang diharapkan dalam Grand Design.

Memasuki bulan ketiga pelaksanaan program tersebut, aplikasi konsep RSDS menghadapi situasi kritis yang sangat menentukan. Hambatan-hambatan yang ditemui di RSUD SoE menyangkut pemahaman seutuhnya tentang permasalahan rumah sakit, perubahan yang diperlukan dalam manajemen SDM, pentingnya komitmen politis yang tercermin dalam perubahan anggaran dan APBD 2011, dan lain-lain, harus segera di atasi. Jika semua ini tidak diatasi, dikhawatirkan pelaksanaan Program Sister Hospital di RSUD SoE tidak akan berhasil sesuai dengan harapan. Para pemangku kepentingan di TTS mulai dari Bupati, DPRD, Dinas Kesehatan, lintas sektor terkait, dan internal RSUD sendiri, harus sepakat dan berkomitmen untuk mengatasi semua hambatan tersebut.
Mengingat penting dan kritisnya situasi tersebut, Direktur RSDS hadir langsung di RSUD SoE untuk mengadvokasi para pemangku kepentingan agar sepakat dan berkomitmen untuk memecahkan hambatan yang ditemui. Dengan cara presentasi dan diskusi tanya-jawab, advokasi dilakukan dihadapan Bupati TTS, wakil ketua DPRD dan Komisi D (serta anggota dewan lainnya), dan para pemangku kepentingan lainnya di Aula RSUD SoE pada Sabtu 18 Oktober 2010. Advokasi dikemas dalam agenda Penguatan Program Sister Hospital di RSUD SoE.